Monthly Archives: April 2010

LAPTOP DPR sampai Ke Daerah

Itulah sebuah kata benda yang pada saat sekarang ini sedang hangat-hangatnya di bicarakan di DPR-RI. Usulan untuk pengadaan laptop bagi anggota dewan dengan alibi untuk menambah efektivitas kinerja dari para anggota dewan, yang memiliki mobilitas yang sangat tinggi, ungkap Angelina Sondah sebagai  salah satu anggota dewan DPR-RI hal senada diutarakan oleh Aji Massaid. Angel lebih jauh mengungkapkan anggaran untuk membeli laptop bagi anggota dewan menggunakan anggaran yang tersendiri. Dimana harus adanya aspek proporsionalitas dalam penggunaan anggaran negara baik bagi program yang sifatnya urgent dan mendesak, dengan program yang dapat menunjang keberlangsungan program kerja secara sustainable, yakni menyangkut hal-hal yang sifatnya teknis termasuk di dalamnya ialah pengadaan laptop.

            Jumlah anggota DPR-RI pada saat sekarang ini berjumlah 550 orang, perkiraan anggaran untuk satu laptop ialah seharga Rp 21.000.000,- jika dijumlahkan secara kumulatif maka akan mencapai angka sebesar Rp 11.550.000.000,- angka yang cukup fantastis. Kondisi tersebut menimbulkan suatu pertanyaan yang menggelitik, apakah kinerja yang baik harus selalau di dukung dengan fasilitas yang baik ? dan jika kinerja buruk lalu kemudian akan menyalahkan fasilitas yang tidak menunjang?

            Fenomena diatas disambut oleh ketua DPR Agung Laksono dengan membatalkan pengadaan laptop pada tanggal 2 April 2007. berhentinya pengadaan laptop di tingkat DPR-RI tidak mengurungkan niat bagi DPRD yang berada di daerah Jawa Timur. Alasan yang diutarakan tidak jauh berbeda dengan para anggota DPR yang telah lebih dahulu ingin mengadakan laptop bagi para anggota. Maksimal DPRD yang beada di Kabupaten paling banyak 45 orang. Anggaran yang disediakan dari APBD tersebut mencapai 400 juta. Masing-masing anggota dewan daerah memiliki laptop seharga 8,8 juta.

            Belum hilang di ingatan masyarakat Indonesia mengenai gunjang-ganjing PP 37 tahun 2006 khususnya mengenai berbagai tunjangan bagi para anggota DRR dan DPRD di seluruh Indonesia yang mencapai angka 37 juta bagi ketua dewan, belum termasuk bagi para anggota DPR dan DPRD. Nasib PP tersebut sampai saat sekarang ini masih dalam tahap revisi, dalam revisi tersebut terdapat beberapa kemungkina yang pertama PP tersebut dihapus mengenai tunjangan yang sangat menyedot APBD, dirubah beberapa pasal agar budget yang dikeluarkan tidak terlalu besar, dan diredam terlebih dahulu agar tidak mendapatkan perhatian dari publik kemudian setelah suasana mereda atau masyarakat sudah lupa baru kemudian diberlakukan kembali. kini anggota DPR kembali memunculkan “ide kreatifnya” untuk pengadaan laptop. Laptop yang harus dibelinya pun tidak tanggung-tanggung dengan harga yang sangat fantastis untuk ukuran laptop, secara tersendiri. Hal ini mengutip pendapat Komar anggota DPR, bahwa pengadaan laptop tendensius kepada bisnis teknologi bagi salah satu perusahan IT yang bergerak di bidang pengadaan laptop.

            Sangat disadari bahwa agenda para anggota legislatif begitu banyak, seperti halnya baru-baru ini masyarakat dunia memperingati hari hutan sedunia sebagai paru-parunya dunia, Green Peace organisasi dunia yang bergerak dibidang lingkungan mengeluarkan pernyataan bahwa hutan Indonesia pada saat sekarang ini sudah pada kondisi yang sangat menghawatirkan. Hasil foto udara terlihat hutan yang ada di wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi sudah gundul. Harapan yang tersisa ialah tinggal hutan yang berada di wilayah Papua. Dengan fenomena hutan Indonesia yang dalam kondisi menghawatirkan, Green Peace mengkategorikan Indonesia sebagai peringkat pertama negara pengrusak hutan di Dunia dan menuntut pencabutan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang tertuang dalam PP No. 21 tahun 1970, selama minimal 10 tahun agar hutan Indonesia dapat dipulihkan kembali. Lengkap sudah prestasi bangsa Indonesia.

            Dana yang sebesar 400 juta yang tadinya akan digunakan untuk pengadaan laptop bagi anggota dewan daerah, akan lebih banyak manfaatnya jika dialih fungsikan kepada dana untuk konservasi alam, yaitu dengan mengadakan reboisasi hutan yang sudah gundul. Manfaat yang akan diperoleh tidak hanya bagi anggota dewan saja tapi bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Banyak fakta yang membuktikan bahwa dengan kerusakan lingkungan akan berdampak pada terjadinya banjir, longsor, gempa, yang kesemuanya itu secara langsung dapat berdampak pada perkembangan ekonomi. Terbukti dengan rusaknya hutan iklim menjadi berubah, dan banyak para petani yang gagal panen dikarenakan tidak bisa memprediksi secara pasti antara musim penghujan dan datangnya musim kemarau. Hal tersebut menggambarkan bahwa environment security akan berpengaruh terhadap human security dan social security.

            Disinilah letak sense of crisis para anggota dewan diuji mana yang lebih penting laptop atau kepentingan publik? Jika kbutuhan akan laptop tidak bisa dibatahkan lagi maka anggaran tidak harus mencapai 400 juta, dan anggota yang sudah memiliki laptop tidak perlu untuk di belikan yang baru. Kalau alibi yang diutarakn ialah kualitas kerja. Bukan bergantung pada baru atau tidakna laptop yang dimiliki. Laptop yang seharga 8,8 juta merupakan laptop dengan fasilitas yang lengkap dan canggih, apakah fasilitas yang ada dalam laptop tersebut tidak akan secara maksimal digunakan guna menunjang efektifitas dan efisiensi kenerja para anggota DPR. Karena keperluan yang digunakan ialah guna penyusunan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

            Jika seseorang ingin meningkatkan kualitas kinerja yang lebih baik tidak harus kemudian menyalahkan orang lain apalagi fasilitas, karena jika seseorang berbuat demikian maka orang tersebut secara langsung menutupi akan kekurangan yang dimiliki oleh diri sendiri. Kualitas kinerja yang baik yang paling utama ialah muncul dari dalam diri orang tersebut, bukan berdasarkan atas fasilitas. Fasilitas yang bergitu lengkap dan modern tidak akan berarti apapun guna menunjang prestasi kerja yang optimal tanpa adanya motifasi yang kuat (strong motivation) untuk memperbaiki kualitas kerja. Jika modal utama yaitu motifasi kerja yang ada tidak kuat maka pengadaan laptop tidak akan memiliki korelasi yang signifikan bagi peningkatan prestasi kerja yang optimal bagi para anggota DPRD. Bahkan pengadaan laptop lebih kepada peningkatan prestise semata bahwa anggota dewan dengan memiliki laptop, maka memiliki etos kerja yang tinggi.

            Isu-isu yang sering muncul dikalangan lembaga legislatif akhir-akhir ini jelas akan mempertaruhkan kredibilitas dan kapabilitas para anggota legislatif, yang berdampak pada pudarnya tingkat kepercayaan (trust) politik masyarakat bagi para anggota legislatif. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap para anggota legislatif akan berdampak pada tingkat kesedaran untuk berpartisipasi politik. Fenomena seperti ini secara tidak langsung memberikan pendidikan politik (political educations) bagi masyarakat yang kurang baik. Pendidikan politik yang baik harus mampu memdorong masyarakat agar meningkatkan partisipasi politik bukan malah menjadikan masyarakat memiliki sikap apolitis (acuh tak acuh terhadap perkembangan politik). Munculnya sikap apolitis tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya ialah prilaku politik yang digambarkan oleh sikap para elit politik yang kurang terpuji. Pendidikan politik harus mampu membangkitkan dan mengembangkan hati nurani politik, rasa etika politik dan tanggung jawab politik, agar setiap orang menjadi insan politik yang terpuji (bukan memupuk sikap egoisme sehingga menjadi binatang politik).

            Jangan salahkan rakyat jika menganggap dunia politik adalah dunia binatang yang sarat akan prilaku yang kurang terpuji. Karena bangsa Indonesia miskin akan tauladan dalam bidang politik yang dapat di kategorikan sebagai seorang negarawan bukan sekedar politisi. Tanya apa yang telah kita berikan pada negara, bukan apa yang negara berikan kepada kita.