Monthly Archives: May 2014

Pencitraan Politik Agamawan “Bohong” VS “Inpres” SBY

Beberapa tahun belakangan ini menjadi suatu yang problematik manakala ada seorang tokoh agama yang terjun dalam dunia politik, kemudian bernasib kehilangan popularitas bahkan kehilangan jamaah yang biasa mengaji pada tokoh tersebut. Akan tetapi, berbeda halnya dengan perkembangan politik yang terjadi dewasa ini. Pergeseran partisipasi politik agamawan lebih dipertegas pada tanggal 17 Januari 2011 merupakan awal dari politisasi kinerja pemerintah yang telah berbohong atas kinerja yang selama ini telah di lakukan atas nama para agamawan yang merujuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Tujuh butir tuntutan dari agamawan lintas agama secara inti sebagai berikut: pertama, belum semua Warga menikmati kemerdekaan., kedua, Kekerasan atas nama agama., ketiga, Kebebasan insan pers., keempat, Pelanggaran ham., kelima, Kemiskinan., keenam, gagal pemerataan ekonomi., ketujuh, bentuk pengingkaran terhadap UUD 1945.

Hal yang menarik dari tuntutan tersebut ialah bahwa yang mendeklarasikan mengenai kebohongan pemerintah ialah para tokoh lintas agama yang di akui oleh negara. Mempercepat menuntaskan kasus hukum gayus. Sanksi administrasi dan hukum bagi semua pejabat yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran dalam waktu satu minggu kedepan.

Deklarasi yang di utarakan oleh tokoh lintas agama tersebut bukanlah tanpa alasan. Hal tersebut merupakan kristalisasi dari kinerja pemerintah yang kurang tegas dalam menangani berbagai persoalan yang terjadi dewasa ini. Hal yang paling dirasakan oleh pemerintah ialah mengenai kasus Gayus yang bisa mempermainkan oknum aparat agar melancarkan segala keinginannya. Kemudian, penyelesaian kasus TKI yang mendapatkan tindakan kekerasan dari majikan tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum. Kasus Gayus lebih memiliki makna bahwa oknum aparatur penegak hukum lebih bisa diajak kompromi di bandingkan untuk menangani kasus TKI yang tidak memiliki ringgit atau real yang “cukup” untuk dinikmati. Kasus Gayus lebih mengisyaratkan bahwa di tingkatan oknum elit hukum, hukum itu dapat di tarik ulur. Tapi beda halnya dengan para pencuri butiran Kakau hukuman tak pandang bulu.

Tuntutan dari para tokoh agama tersebut jika di biarkan oleh pemerintah atau tidak direspon maka akan menjadi inti api dari pergolakan politik di parlemen mengenai pemakjulan presiden. Karena tokoh agama, lebih diartikan memiliki netralitas politik praktis dengan partai politik. Akan tetapi jika para tokoh agama tersebut bersanding dengan partai politik maka masyarakat akan memiliki penafsiran yang berbeda atas berbagai tuntuan normatif yang tercantum dalam tujuh tuntutan tersebut.

Bagaimana untuk menjawab 7 tuntutan dari para tokoh lintas agama tersebut? tidaklah cukup hanya dijawab oleh inpres akan tetapi di butuhkan langkah-langkah yang cepat dan strategis berbasis hasil kinerja; Pertama, Kebohongan pertama, jika tuntutan para agamawan yang menuntut pemerintah atas nama penderitaan yang dialami oleh rakyat, ternyata tuntutan tersebut menambah dampak terhadap krisis perekonomian Indonesia yang berujung pada penderitaan masyarakat kecil atau Usaha Kecil Menengah. Seperti halnya konflik yang terjadi di Thailand antara kubu kaos merah yang anti pemerintah dan kaos warna kuning yang pro pemerintah, dan berakhir pada devisit pendapatan nasional dari aspek pariwisata.

Kebohongan kedua, manakala pemerintah tidak menjawab berbagai tuntutan dari para tokoh lintas agama berbasis bukti kinerja dari dampak inpres. Maka akan berdampak pada lunturnya tingkat kepercaan masyarakat pada pemerintah SBY Budiono dan ini pun akan berakhir dengan kisruh politik baik di kalangan elit politik maupun masyarakat.

Dari kedua kemungkinan di atas tinggal pilihan pada pemerintah apakah terjabak pada isu politik yang lebih mempropokasi ataukah memilah dan memilih langkah-langkah konkrit yang berbasis bukti dari kinerja.