Monthly Archives: July 2015

AKSES BEASISWA

1. Beasiswa DIKTI

http://beasiswa.dikti.go.id/bppdn/
http://beasiswa.dikti.go.id/bppln/
2. Beasiswa LPDP
http://www.beasiswa.lpdp.kemenkeu.go.id/
3. Beasiswa Unggulan
http://studi.dikti.go.id/rekrutdosen/
4. Beasiswa German
http://www.daadjkt.org/index.php?program-beasiswa-daad
5. Beasiswa Jepang
http://www.id.emb-japan.go.jp/sch.html
6. Beasiswa Amerika
http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/beasiswa.html
7. Beasiswa Australia
http://www.australiaawardsindonesia.org/
8. Beasiswa New Zealand
http://www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships/eligible-countries/indonesia
9. Beasiswa Canada
http://www.studycanada.ca/indonesia/pricing.htm
10. Beasiswa Belanda
http://www.nesoindonesia.or.id/
11. Beasiswa Korea Selatan
http://idn.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/idn/mission/notice/index.jsp
12. Beasiswa Cina
http://csc.edu/
13. Beasiswa Turki
http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en

Menyoal Hak Politik Ganda Pemilihan Ketua Departemen

Akhir-akhir pekan kemaren, UPI disibukkan dengan berbagai pemilihan ketua departemen dilingkungan kampus. Proses pemilihan tersebut telah selesai secara administratif dengan terpilihnya berbagai ketua departemen. Akan tetapi secara substantif, meninggalkan kegalauan akademik tersendiri bagi penulis. Hal ini berdasarkan pada pijakan teori antara hak politik aktif dan pasif, dengan kata lain di pilih dan memilih. Hak pilih aktif ialah bagi mereka yang mencalonkan ketu departemen, sedangkan hak pilih pasih ialah mereka yang memilih para calon ketua depertemen menjadi ketua departemen.

Persoalan hak pilih aktif dan pasif tidak akan muncul manakala setiap orang hanya menggunakan hak nya hanya satu kali. Akan tetapi kondisi saat sekarang ini, berbeda dengan masa lalu. Karena bermunculan dosen yang memiliki dua rumah. Satu status sebagai dosen di departemen asalnya (departemen yang lama), atau dikenal dengan istilah home base. Kedua, dosen yang diperbantukan pada prodi yang baru atau dosen esbed. Dosen yang memiliki dua status ini, menggunakan hak pilih dan hak dipilihnya secara ganda. Ia bisa mencalonkan diri sebagai ketua departemen, sekaligus dapat menggunakan hak pilihnya di dua departemen. Sementara dosen yang tidak diperbantukan di departemen yang lain tidak memiliki hak politik ganda.

Fenomena diatas sama halnya dengan proses pemilihan kepada daerah langsung (PILKADAL), yang mana seorang warga negara memiliki kepemilikan KTP ganda. Sehingga dapat memilih dan dipilih sebagai kepala daerah di dua daerah yang berbeda. Padahal mereka masih satu kesatuan hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kareana hal tersebut mencederai proses substansi berdemokrasi.

Berdasarkan pertimbangan diatas sebaiknya biro hukum UPI tidak hanya mengeluarkan edaran mengenai syarat calon ketua departemen dan sekertaris departemen. Akan tetapi mengatur pula hak pilih bagi para dosen. Apakah hak pilih dan dipilih itu hanya dimiliki pada departemen asal ataukah pada departemen yang diperbantukan. Sehingga dikemudian hari, setiap dosen hanya menggunakan satu kali hak politik. Karena proses yang baik akan menhasilkan pemimpin yang baik, dan menjadikan kekuasaan itu sebagai sarana perbaikan pelayanan. Aamiin YRA.

Tulisan ini hanya sekedar sumbang saran, dari goresan tinta yang sederhana.

Sumber gambar: www.pemiluindonesia.com (12/7/2015)