Proses Penciptaan dan Makna Garuda Pancasila

Proses Penciptaan dan Makna Garuda Pancasila

Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Universitas Pendidikan Indonesia memenuhi undangan dari Kementrian Sekretaris Negara pada tanggal 29 Februari 2012, dalam rangka melakukan kajian atas peluncuran buku “Garuda Pancasila Lambang Negara Republik Indonesia (Proses Penciptaan, Makna Simbolisasi, Serta Penggunaan Lambang Negara)”.  Penetapan lagu dan bendera bangsa Indonesia telah dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, berbeda halnya dengan lambang negara sampai pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai tanggal penetapan UUD 1945 (sebelum amandemen) masih belum ditetapkannya lambang negara yang memiliki perang penting sebagai bentuk makna simbolis akan nilai dan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Turiman Fachturahman Nur memaparkan dalam seminar tersebut, pada tanggal 13 Juli 1945 dalam Rapat Panitia Perancangan UUD 1945, Parada Harahap sebagai anggota mengusulkan tentang lambang negara dan disetujui oleh seluruh anggota. Kemudian dibentuk Panitia Indonesia Raya yang memiliki tugas untuk menyelidiki berbagai lambang yang merepresentatifkan peradaban bangsa Indonesia. Panitia tersebut diketuai oleh Ki Hajar Dewantara dan sekretaris umum dijabat oleh Muhamad Yamin. Pada tahun 1947 upaya untuk menyusun lambang negara pernah dilakukan olek Kementrian Penerangan melalui organisasi seni lukis seperti SIM (Seniman Indonesia Muda), akan tetapi hasilnya tidak ada satupun uang menjadi lambang negara dikarenakan para pelukis kurang memahami makna hukum kesejarahan dari suatu lambang negara.

Pada tanggal 20 Desember 1949 di keluarkannya KEPRES RIS No. 2 Tahun 1949, Sultan Hamid II diangkat menjadi Menyeri Negara Zonder Forto Polio, dadn dipercaya untuk merencanakan/membuat perancangan lambang negara dengan bentuk dasar burung Garuda yang memegang perisai Pancasila. Berdasarkan konstitusi RIS 1949 Pasal 3 ayat 3: Pemerintah menetapkan meterai dan lambang negara. Sidang Kabinet RIS Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Sultan Hamid II: bertindak sebagai ketua: Muhamad Yamin, dan yang tergabung kedalam anggota antara lain: Ki Hajar Dewantoro , M.A Pellaupessy, Moh. Natsir, R.M Ng Purbatjaraka. Panitia bertugas untuk menyeleksi semua usulan-usulan mengenai lambang negara, kemudian akan disulkan kepada Presiden Soekarno dan kemudian ditetapkan sebagai lambang negara.

Pada tahap pertama rancangan lambang negara yang terbaik diusulkan oleh Sultan Hamid II dan Muhamad Yamin. Namun usulan Muhamad Yamin ditolak, karena ada sinar-sinar matahari dan menapakkan kuat pengaruh Jepang. Oleh karena itu yang diterima yakni rancangan dari Sultan Hamid II yang kemudian dilanjutkan pada proses dialogis dalam rangka penyempurnaan. Usulan Presiden Soekarno mengganti pita yang dicengkram  Garuda yang semula berwarna merah putih diganti menjadi warna putih. Pada tanggal 8 Februari 1950 rancangan final gambar garuda diserahkan ke Presiden Soekarno dan mendapatkan masukan dari Partai Islam (Masyumi) dari M.Natsir; ada keberatan terhadap burung Garuda dengan tangan dan bahu Manusia yang memegangn prisai, karena dianggap bersifat mitologis khayalan dan terkesan mitologi feodal dan RM Ng Purbatjaraka keberatan dengan jumlah helai yang semula 7 diusulkan menjadi 8.

Tanggal 10 Februari 1950 Sulatan Hamid II mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang. Sehingga tercipta bentuk Figur Elang Rajawali Garuda Pancasila disingkat Garuda Pancasila. Tanggal 11 Februari 1950 rancangan  Sultan Hamid II ditetapkan oleh Pemerintah/Kabinet RIS dan diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet. Pada saat diremikan kepala Rajawali masih nampak gundul tidak berjambul dan cengkraman kaki terhadap pita masih tampak dari belakang. Pada tanggal 20 Februari 1950 sedang berlangsungnya pidato kenegaraan di  gedung Parlemen Istana Merdeka Pedjambon Presiden Soekarno melihat burung Garuda nampak gundul dan meminta kepada Sulatan Hamid II untuk memperbaikinya, serta Dullah untuk melukiskan kembali lambang negara tersebut. Perubahan tersebut yakni ditambahkan dengan adanya “Jambul dan Cengkraman kaki elang rajawali dampak dari depan”. Tanggal 20 Maret 1950 Presiden Soekarno memerintahkan Dullah /pelukis kesayangannya untuk melukis kembali berdasarkan sketsa perbaikan R.Ruhl. Tanggal 20 Maret bentuk final gambar lambang negara rancangan Sultan Hamid II mendapatkan disposisi persetujuan Presiden.

Dandan Wildan mengutarakan bahwa barulah pada tahun 1951an lambang negara Garuda Pancasila, diatur dalam peraturan tersendiri. Hal tersebut diatur dalam PP No. 66 Tahun 1951 yang ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 1951 termuat dalam lembaran negara 111 Tahun 1951, PP No. 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara dan pada masa reformasi diatur dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta lagu Kebangsaan. (gambar diatas diambil dari flickr.com)

Sumber:

Nur, Turiman Fachturahman. 2012. Sejarah Perancangan Lambang Negara Republik Indonesia. Jakarta: Makalah Seminar-Setneg.

Wildan, D. 2012. Garuda Pancasila Lambang Negara Republik Indonesia (proses penciptaan, makna simbolisasi, serta penggunaan lambang negara). Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.