Teknik Persidangan Musyawarah Mahasiswa

Persidangan sesungguhnya sudah melekat dalam kebudayaan bangsa Indonesia, yakni dengan apa yang kita kenal dengan istilah musyawarah untuk mencapai mufakat. Begitu pula dengan tujuan diadakannya persidangan. Persidangan disini bukanlah jenis persidangan yang diadakan pada lembaga Peradilan yang terdiri dari jaksa, pengacara, terdakwa, hakim, dan panitera (petugas pencatatan) akan tetapi persidangan di sini ialah jenis persidangan yang biasa dilakukan di parlemen baik di MPR, DPR maupun di DPD yang terdiri dari pimpinan sidang, fraksi dan komisi-komisi.

Jenis-jenis persidangan

Sidang Umum (SU) : yakni suatu persidangan yang dilaksanakan minimal dalam 5 tahun 1 kali untuk lembaga MPR, akan tetapi bagi lembaga kemahasiswaan minimal dalam 1 tahun 1 kali, terkadang syarat minimal dalam pencapaiannya menjadi maksimal padahal dalam satu tahun, 5 kali sidang pun tidak menjadi persoalan selama mengedepankan kepentingan bersama (common interest). Sidang umum dalam level lembaga kemahasiswaan bagi para peserta sidang harus mewakili seluruh mahasiswa yang ada di suatu kampus.

Sidang Istimewa (SI) : yakni suatu sidang yang dapat dilaksanakan kapan saja jika terdapat suatu persoalan yang dianggap sangat penting dan akan mengancam keutuhan organisasi. Seperti halnya terjadi penyimpangan kekuasaan Ketua BEM terhadap jabatannya dengan menyelewengkan anggaran organisasi. Dengan tindakan tersebut ketua BEM dapat di SI dengan konsekuensi jabatannya akan diberhentikan (lengser secara tidak terhormat). Minimal untuk melakukan Sidang Istimewa disetujui oleh 50% + 1 dari anggota fraksi yang telah ada.

Sidang Komisi : yakni suatu persidangan yang dilaksanakan pada level komisi, dan hanya dihadiri oleh para anggota komisi tersebut. Setelah selesai pada tahap sidang komisi maka hasil persidangan tersebut diajukan pada tingkat yang lebih lanjut yaitu pada sidang umum, agar memiliki kekuatan hukum mengikat kedalam dan keluar.

Sidang Ad Hoc : yakni sidang yang di lakukan oleh panitia sementara yang terdiri dari beberapa orang anggota dari SU dan para ahli. Misalkan untuk merumuskan mengenai lambang organisasi, agar lebih cepat pengerjaannya maka dibentuk panitia ad hoc untuk menangani perumusan lambang suatu organisasi. Setelah tercapai hasil maka dilanjutkan pada sidang komisi dan sidang umum.

Peserta Sidang

Presidium sidang yang terdiri dari 3 orang pimpinan sidang, dipilih oleh para peserta Sidang Umum. Pimpinan sidang bisa berganti-ganti, jika pimpinan sidang merasa lelah secara fisik atau mental dan dapat mengganggu kelancaran persidangan atau bisa dengan alasan yang lain dan dapat disetujui oleh peserta sidang. Pimpinan sidang, tujuannya untuk mengatur jalannya persidangan tidak diperkenankan seorang pimpinan sidang bertindak otoriter/mengedepankan kehendak pribadi. Satu orang memimpin persidangan, dan 2 orang yang lainnya membantu pada saat pengkoreksian draf persidangan dan pertimbangan-pertimbangan pada saat melakukan penetapan suatu putusan.

Para peserta sidang baik presidium sidang (3 orang) dan angota fraksi memiliki hak bicara dan hak suara (ketika pengambilan putusan), kecuali bagi peninjau yang hanya memiliki hak untuk bicara saja.

Memotong Pembicaraan/Intrupsi

Setiap perserta sidang yang melakukan intrupsi, sebelum diperbolehkan oleh pimpinan sidang tidak diperkenankan berbicara terlebih dahulu. Karena akan mengganggu kelancaran persidangan. Berikut 3 jenis intrupsi:

  1. Intruption point of order : meminta izin untuk diperbolehkan berbicara pada persidangan, dalam kontek berbicara mengandung arti luas bisa mengeluarkan pendapat/saran, atau meminta penjelasan lebih lanjut dengan bertanya/mempertanyakan.
  2. Intruption point of clarification: meminta izin untuk meluruskan pembicaraan, jika pembicaraan tersebut sudah menyimpang dari pokok permasalahan. Atau perlu adanya keterangan yang lebih menguatkan, untuk memperjelas titik pembicaraan yang sedang dibicarakan oleh orang yang memiliki pengetahuan mumpuni atas hal tersebut.
  3. Intruption point of previllage: meminta izin bahwa apa yang dibicarakan sudah menyangkut persoalan pribadi dan dapat menyinggung hak-hak pribadi.

Jika pimpinan sidang melihat dua orang yang memiliki tingkat intrupsi yang sama. Misalkan keduanya berintrupsi hanya order saja maka pimpinan sidang mempersilahkan orang yang terlebih dahulu melakukan intrupsi. Kemudian jika intrupsi bertingkat antara order dengan clarification maka yang di perbolehkan terdahulu ialah clarification, dan jika antara clarification dengan previllage maka yang di perbolehkan terlebih dahulu ialah previllage karena menyangkut urusan perseorangan (person). Jika argumentasi yang diberikan oleh perserta sidang atau pun pimpinan sidang dirasakan sudah cukup jelas maka, pimpinan sidang tidak perlu bertele-tele untuk selalau mempersilahkan perserta sidang memberikan penjelasan, akan tetapi langsung pada mekanisme pengambilan keputusan. Kesalahan umum dalam melakukan intrupsi, suka tertukar dengan mengatakan intruksi. Intrupsi ialah izin untuk memotong pembicaraan, sedangkan intruksi ialah perintah.

Proses Pengambilan Keputusan/The decition making proces.

Pada saat melakukan pengambilan keputusan, dituntut ketegasan dan konsistensi (keajegan/keteguhan) pimpinan sidang pada setiap pengambilan keputusan. Karena, jika pimpinan sidang tidak konsisten berdampak pada persidangan akan menjadi chaos (kacau) dan akhirnya persidangan menjadi terkatung-katung.

Sebelum menetapkan pimpinan sidang harus memperoleh kesepakatan dari para peserta sidang kecuali dari peninjau. Bisa dengan aklamasi (pernyataan setuju secara serempak), voting anggota fraksi atau voting per fraksi minimal memperoleh suara 50 % + 1. jika suara berimbang 50% berbanding 50% maka dilakukan voting yang kedua kalinya. Jika tetap sama untuk kelancaran persidangan pimpinan sidang mengajukan untuk dilakukan pending dalam persidangan guna melakukan lobbying (perwakilan per fraksi untuk memusyawarahkan) kemudian diambil voting lagi.

  1. Ketukan Palu sidang satu kali: menetapkan perpasal, pending untuk lobbying 1×10 menit atau untuk menunggu peserta sidang agar memenuhi kuorum 1×10 menit (waktu bisa disesuaikan), isoma 1 kali 60 menit, dan meninjau ulang keputusan yang telah ditetapkan dengan satu kali ketukan.
  2. Ketukan Palu sidang dua kali: menetapkan per bab, pending untuk lobbying 2×5 menit atau untuk menunggu peserta sidang agar memenuhi kuorum 2×5 menit, dan meninjau ulang keputusan yang telah ditetapkan dengan dua kali ketukan.
  3. Ketukan Palu sidang tiga kali: untuk membuka agenda acara, menutup agenda acara, menetapkan satu rangkaian peraturan, dan meninjau ulang keputusan yang telah ditetapkan dengan tiga kali ketukan.

Biasanya pimpinan sidang terbawa oleh suasana persidangan, ketika suasana sedang kacau terlalu banyak yang berbicara pimpinan sidang menyarankan perserta sidang “harap tenang” dengan mengetukkan palu beberapa kali. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, sebaiknya dihindari.

Keputusan dan Ketetapan

Keputusan:

a) berisi aturan/ketentuan intern;

b) mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam;

c) menggunakan nomor putusan.

Ketetapan:

a) berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking);

b) mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam, dan ke luar;

c) menggunakan nomor putusan

Pemahaman mengenai keputusan dan ketetapan sebainya tidak tertukar antara satu dengan yang lainnya. sehingga tidak menjadi kerancuan hukum atas produk hukum hasil persidangan dikalangan mahasiswa.

“B i s a K a r e n a T e r b i a s a”

Pencarian kata kunci yang masuk:teknik persidangan orgabisasi kemahasiswaanteknik persidangan dalam organisasi kemahasiswaanteknik sidang mahasiswateknik persidangan organisasi kemahasiswaan