Menyimak Tabir Politik Mahasiswa

Sebelum kita membahas mengenai peran mahasiswa dalam mendampinggi arah prubahan, terlebih dahulu penulis memberikan sedikit gambaran mengenai esensi dari politik itu sendiri, agar tidak terciptanya apersepsi mengenai apa itu “politik”.

Perkembangan politik berasal dari bahasa Yunani dan diambil alih oleh banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Pada jaman klasik yunani, negara atau lebih tepat negara-kota disebut “polis”. Plato (kurang lebih 347 sebelum masehi) menamakan bukunya tentang soal-soal kenegaran Politea, dan muridnya bernama Aristoteles (kurang lebih 322 sebelum masehi) menyebut karangannya tentang soal-soal kenegaraan Politikon.

Maka “politik” memperoleh seni mengatur dan mengurus negara dan ilmu kenegaraan. Politik mencakup kebijaksanaan/tindakan yang bermaksud mengambil bagian dalam urusan kenegaraan/pemerintahan termasuk yang menyangkut penetapan bentuk, tugas dan lingkup urusan negara. Mengurus negara atau pemerintahan dapat dijalankan dengan cara, aturan dan hukum yang berbeda-beda, misalnya secara demokratis, liberal, otoriter, diktatorial, Machiavelistis atau etis.

Menjadi bahan perdebatan apakah politik praktis ini bersifat meta-etis (artinya tidak terikat pada norma-norma etika) atau harus tunduk pada norma-norma yang lebih luhur daripada keberhasilan dan kekuasaan saja, misalnya pada pada hukum keadilan, agama atau kepentingan bersama rakyat maupun umat manusia seluruhnya.

Michael Rush dan Phillip Althoff menyatakan bahwa esensi dari politik adalah penyelesaian dari konflik-konflik manusia; atau progress dengan mana masyarakat membuat keputusan-keutusan ataupun mengembangkan kebijakan-kebijakan tertentu; atau secara otoritatif, mengalokasikan sumber-sumber dan nilai-nilai tertentu; atau berupa pelaksanaan kekuasaan dan pengaruh di dalam masyarakat.

Adapun pendapat Endang Saeffuddin Anshari bahwa poltik kemahiran untuk; menghimpun kekuatan, meningkatkan kualitan dan kuantitas kekuatan, mengawasi dan mengendalikan kekuatan, menggunakan kekuatan, untuk mencapai tujuan kekuasaan dalam negara dan institusi lainnya. Sedangkan dalam rangka memanfaatkan negara sebagai media realisasi amanah khalifah dan sebagai alat pengabdian kepada Allah SWT, maka politik adalah salah-satu, namun sama sekali bukanlah satu-satunya aspek penting dalam perjuangan umat Islam. Berjuang tidak identik dengan berpolitik dan berpolitik tidak identik dengan berpolitik praktis. Politik bukanlah sentral perjuangan umat Islam. Partai poitik Islam bukan panglima perjuangan umat Islam. Berikut pemikir politik Islam jaman klasik dan pertengahan; pemikiran Ibnu Abi Tabi, Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, sementara pemikiran politik Islam masa kontemporer bisa dikaji pada pemikiran Jamaluddin Al Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Ali Abdul Raziq, Maududi, dan Husein Haikal.

            Beberapa perkembangan pemikiran politik diatas jelaslah sangat mempengaruhi akan pola pandang dan tindakan manusia pada saat sekarag ini. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi geopolitik suatu masyarakat. Seperti halnya apa yang terjadi pada masyarakat kita. Dimana politik lebih dimaknai kearah yang sifatnya realistis dibandingkan dengan yang sifatya idealis/normatif. Sehingga berdampak pada kecenderungan tindakan yang lebih pragmatis.

            Elemen terkecil dari masyarakat yang memberikan warna politik di negri kita adalah unsur mahasiswa, yang telah mampu medorong perubahan kearah yang lebih baik, dengan dicetuskannya reformasi tahun 1998, dengan simbol turunnya rezim Soeharto pada saat itu. Ignas Kleden mengatakan bahwa mahasiswa sebagai wunder kinder politik (anak-anak ajaib dalam politik), karena para mahasiswa adalah elemen yang dipercaya oleh elit politik mampu mengaspirasikan perubahan yang diinginkan masyarakat (relatif lebih murni).

            Perubahan demi perubahan yang dilakukan oleh mahasiswa, tidaklah serta merta dilakukan pada saat itu, kemudian perubahan itu terjadi, akan tetapi melalui sutu proses dan tahapan yang panjang. Dimulai dari Dewan Mahasiswa (DEMA) pada tahun 1960 yang independen yang memiliki kedudukan sejajar dengan rektor. Pada tahun 1970-an masa keemasan DEMA sudah mulai terkontaminasi oleh para elit politik yang memiliki kepentingan terhadap kekuasaan negara, dengan ditandai dengan tragedy Malari (mala petaka 15 Februari pada tahun 1974), salah satu tokoh mahasiswa pada saat itu adalah Hariman Siregar. Pada saat itu terjadi pertentangan antara Ali Murtopo dan Jendral Sumitro. Melihat gejolak politik seperti itu rezim Soeharto segera mengambil tindakan untuk mendepolitisasikan kekuatan mahasiswa dengan isu “bahwa mahasiswa telah terjun kepada politik praktis dan telah bertindak terlalu jauh”. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan mendikbud Daud Yusuf tahun 1978 dengan diberlakukannya NKK dan BKK (normalisasi kehidupan kampus dan badan koordinasi kampus) sekaligus membubarkan ORMAWA. Sejak peristiwa tersebut organisasi kemahasiswaan lebih bersifat akademis dan rekreasi, dan setiap pimpinan ormawa yang terpilih dilantik oleh rektor dan bertanggugjawab kepada rektor.

            Di UPI (IKIP dulu) kegiatan kemahasiswaan hilang sejak tahun 1977 dan kembali ada setelah dikeluarkannya SK Mendikbud Fuad Hasan No. 457/U/1990 tentang berdirinya SMPT (senat mahasiswa perguruan tinggi), yang mengakhiri NKK dan BKK. Puncak keemasan SMPT mampu menurunkan rezim Seharto (21 Mei 1998), sebagai tonggak awal reformasi.

            Dalam keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI yang pada saat itu dijabat oleh Prof. Dr. Juwono Sudarsono,. M.A No. 155/U/1998 Bab II yang memuat bentuk organisasi kemahasiswaan, Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi: Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan statuta perguruan tinggi yang bersangkutan. Fungsi, kedudukan dan tanggungjawab tersurat dalam BAB II pasal 4 yang berbunyi: kedudukan organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi merupakan kelengkapan non-struktural pada organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan. Berlandaskan pada peraturan tersebut pada tahun 1999 mahasiswa merubah bentuk organisasinya, disesuaikan dengan bentuk kelembagaan negara. Terbentuklah BEM, DPM dan MPM walaupun tiga lembaga tersebut masih memiliki konsep bikameral (eksekutif-legisatif), karena mahasiswa tidak membentuk lembaga yudikatif (karena masih belum diperlukan).

            Hal yang tak kalah pentingnnya ialah peran mahasiswa dalam politicking, mahasiswa sebagai simbol kekuatan rakyat (people power) dan menjadi gerbong perubahan bangsa dan negara. Politik yang selama ini dijalankan oleh mahasiswa adalah poltik panjat pinang, dimana setelah perjuangan itu berhasil diraih oleh mahasiswa. Mahasiswa tidak tertarik untuk terlibat dalam bagi-bagi kekuasaan atau politik dagang sapi, akan tetapi mereka lebih memilih untuk kembali ke kampus (back to campus).

            Perubahan yang selama ini dilakukan oleh mahasiswa baik yang cakupannya lokal di campusnya sendiri, regional, nasional bahkan internasioal. Setidaknnya mencakup tiga hal yang mendasar dan harus dilakukan secara simultan: Pertama, reformasi sistem (constituional reforms), yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal sistem politik. Kedua, reformasi kelembagaan, yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan (institusional reforms and empowerment) lembaga-lembaga politik. Ketiga, pengembangan kultur atau budaya politik (political culture) yang lebih demokratis.