Politik Pendidikan Masih Jadi Bahan “Mainan”

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kemajuan suatu bangsa lebih di dominasi oleh kualitas suatu pendidikan yang berada di negara itu sendiri. Sering kali ilustrasi yang pas datang dari negara Tirai Bambu, yang mana pasca di Bom Atom Kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Kaisar Hirohito setelah bangun dari siumannya menanyakan jumlah guru yang tersisa, dan tidak menanyakan naskah kurikulum yang masih bisa di baca. Padahal blue print pembangunan Indonesia sudah menjadi komitmen bersama pada tahun 2045 menjadikan bangsa Indonesia sebagai generasi emas. Akan tetapi agenda tersebut bagaikan perahu yang memiliki layar tak berkembang, karena setiap berganti  Nahkoda kapal sering kali bermain untuk mengganti warna layar tersebut. Itulah kondisi kurikulum pendidikan di Indonesia yang menjadi bahan diskusi utama dalam dunia pendidikan. Pada sisi lain, guru yang menjadi tulang punggung pendidikan hanya pasrah dan menerima akan berbagai kebijakan itu sendiri.

Kebijakan pelaksanaan kurikulum sekarang ini menjadi setengah hati. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa pilihan dalam melaksanakan kurikulum, antara lain: pertama, sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 baru satu semester kembali ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kedua, sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum 2013 selama tiga semester, tetap menggunakan kurikulum 2013. Ketiga, sekolah yang baru melaksanakan kurikulum 2013 baru satu semester dan ingin menggunakan kurikulum 2013 harus mendapatkan persetujuan dinas. Kondisi seperti tersebut akan mengakibatkan dua produk pedidikan yang sangat jauh berbeda.

Kurikulum Tingkat satuan pendidikan dalam proses pembelajarannya tidak menekankan pada aspek pembelajaran konstruktifisme, sehingga guru masih mendominasi dalam proses pembelajara. Kemudian Jumlah mata pelajaran dalam KTSP relatif lebih banyak di bandingkan Kurikulum 2013. Buku dalam KTSP banyak yang harus di beli oleh siswa, sehingga mengakibatkan dampak materiil bagi orang tua murid.

Keunggulan dari kurikulum 2013 kurang lebih: mata pelajaran terintegrasi tidak seperti halnya KTSP, Buku di cetak oleh pemerintah dan bahkan terdapat tipe e-book sehingga yang dapat meminimalisir bisnis buku di persekolahan, pendekatan scientific approach yang mana menuntut siswa untuk dapat mengelaborasikan antara teori yang dipelajari dengan fenomena sosial dan alam yang terjadi di sekitar peserta didik, dan proses pembelajaran lebih menitik beratkan pada siswa dengan proses pembelajaran konstruktifisme. Namun hal yang memberatkan bagi para pendidik ialah mengenai proses penilaian, setiap menilai peserta didik membutuhkan waktu yang cukup lama. sehingga perubahan yang terjadi pada kurikulum 2013 bukanlah perubahan secara keseluruhan kan tetapi perubahan pada aspek penilaian saja.

Masih teringat dalam salah satu pidato yang dilontarkan oleh Pak Anis Baswedan bahwa pembangunan Indonesia bukanlah di titik beratkan pada pembangunan yang sifatnya pada sumber daya alam (emas, batu bara, minyak, gas bumi dll), melainkan harus menitik beratkan pada pembangunan manusia Indonesia. Pidato tesebut kalau kita sandingkan dengan pasang surut kurikulum di Indonesia bukanlah pembangunan manusia Indonesia lebih berfokus pada benda mati (kurikulum itu sendiri), sementara benda hidupnya ialah kualitas guru itu sendiri yang lebih menentukan baik dan buruknya proses pendidikan yang berada pada lingkup kelas masing-masing.

Oleh karena itu marilah merubah paradigma pendidikan seperti halnya yang dilontarkan oleh kementrian pendidikan dasar dan menengah. Agar lebih memfokuskan pada kualitas tenaga kependidikan bukan bermain pada perubahan kurikulum yang tidak sedikit dapat menyedot anggaran negara triliunan rupiah. “Apapun kurikulumnya yang penting kualitas gurunya”, selogan tersebut sangatlah relevan dengan kondisi pendidikan dewasa ini. Karena, sebagus apa pun kurikulum yang dibuat oleh kementrian, toh pada ujungnya ada di tangan guru itu sendiri. Baik diimplementasikan atau tidak dalam proses pembelajaran. Begitu pun sejelek apa pun kurikulum itu dibuat, kalau kualitas guru nya terjamin maka proses pembelajaran dikelas akan jauh berkualitas.

Sehingga profesi keguruan di Indonesia menjadi profesi yang nomer satu. Karena bertugas untuk mengolah manusia agar lebih manusiawi, bukan mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Menyelematkan kualitas guru profesional satu orang saja, sama dengan menyelamatkan 24 jam pembelajaran, sama artinya menyelamatkan menyelematkan 12 kelas, dan kalau satu kelas berjumlah 40 orang perserta didik. Maka, pemerintah sudah menyelamatkan kualitas generasi muda sebanyak 480 orang. Hal itu sejalan dengan visi Indonesia emas 2045.