Refleksi Budaya Politik Jawa

Dalang dan Wayang merupakan khasanah budaya politik Jawa, yang secara turun temurun budaya diwariskan di budaya masyarakat Jawa.  Eksistensi perwayangan masih dianggap efektif sebagai sarana transformasi nilai-nilai budaya yang akan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat sejak jaman dahulu sampai pada saat sekarang ini.

Begitupun pun seperti dalam perubahan politik yang sedang terjadi saat ini, tidak akan terlepas dari budaya politik yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dalang memegang peranan penting saat menentukan segala gerak-gerik wayang.  Bahkan sang dalang pun  dapat menentukan akhir dari sebuah cerita.  Wayang hanyalah sebagai objek kasat mata yang dapat  bergerak jika digerakkan oleh dalang, sementara disisi lain penonton hanyalah penikmat dari cerita wayang yang sedang berlangsung.  Perannya tidak bisa mempengaruhi cerita yang sedang berlagsung dalam cerita pewayangan tersebut.

Refleksi Peran dalang dan wayang dapat nampak dengan adanya perubahan suasana politik saat ini. Seperti suatu perubahan terjadi karena terdapatnya kontrofersi antara pro status quo vis-à-vis dengan generasi baru yang memiliki pemikiran yang berbeda. Perbedaan pola berpikir tersebut jelaslah akan mempengaruhi dan mempertegas keinginan setiap kelompok penekan (pressure groups) dan kelompok kepentingan (interest groups) untuk melakukan perubahan. Dibalik perbedaan pandangan tersebut kita harus mengetahui cerita apa yang sedang diwacanakan dan siapa aktor penentu (dalang) dalam perbedaan pandangan tersebut.

Tigabelas tahun reformasi tak ubahnya bagaikan berada diantara suatu perubahan yang terjadi secara alami (naturally), dengan waktu yang lama ataukah secara revolusi (by the design) yang memiliki kecenderungan lebih cepat[1].

Realitasnya terjadi hal yang memilukan dari kedua perubahan tersebut terbukti, ibarat “bagaikan ibu yang telah memakan anaknya sediri pun terjadi.” Hal ini dapat kita lihat pada saat 15 januari 1974 yang dikenal dengan peristiwa “Tragedi Malari ” telah menelan korban 11 orang mahasiswa.  Kemudian pada saat 13 Mei 1998 dikenal sebagai peristiwa Tragedi Reformasi telah menelan korban jiwa empat orang mahasiswa Trisaksi[2].

Rangkaian peristiwa itu berguguran korban-korban dari mahasiswa, dan peristiwa tersebut menjadi genderang kerusuhan antara aparat dan mahasiswa. Masing-masing kedua kubu pendukung (supporter) saling menuding siapa yang paling bertanggungjawab atas tragedi tersebut, bahkan kedua kubu memiliki kepercayaan yang sangat tinggi (over confident) yang berakibat pada kondisi yang chaos (kacau-balau).

Begitu juga yang terjadi pada pemberitaan media masa, yang dapat membingungkan perhatian masyarakat terhadap kebenaran akan informasi yang dimuat oleh media cetak, radio dan TV. Terkadang pemberitaan yang dimuat cenderug provokatif dan jauh dari tingkat objektifitas peristiwa yang sedang berlangsung. Hal tersebut terjadi karena kita kenal dengan prinsip bad news is good news dan good news is bad news[3] (berita yang buruk adalah berita yang bagus dan berita yang bagus adalah berita yang buruk). Setiap perubahan yang terjadi berimbas pada peran mahasiswa menjadi buah bibir dalam berbagai pembicaraan. Akan tetapi kalaulah kita lihat dalam peran ini, apakah mahasiswa tersebut menjadikan dirinya sebagai peran apa?

Setidaknya pada kesempatan ini saya mengklasifikasikan ke dalam empat kategori peranan mahasiswa.  Kategori itu pertama adalah peran mahasiswa sebagai dalang, menentukan awal dan akhirnya sebuah cerita (akan tetapi sangat sedikit mahasiswa yang memegang peranan ini, karena dibutuhkan orang-orang yang memiliki tingkat kapabilitas yang tinggi mengenai berbagai hal). Kedua peran mahasiswa sebagai wayang yang hanya turut, dan patuh atas perintah dalang (akan tetapi tidak mudah untuk bisa mengerti dan paham akan keinginan sang dalang dalam memainkan perannya masing-masing). Ketiga peran mahasiswa sebagai penonton sebagai kaum penggembira saja (Ini adalah peran yang sangat tidak beresiko tinggi, karena baik dan buruknya sebuah cerita mereka hanya menikmatinya saja). Terakhir peran mahasiswa selalu berubah-rubah dari yang satu ke yang lainnya (Kecenderungan ini akan banyak dijumpai, karena sikap seperti ini lebih cenderung orang yang ingin mendapatkan keuntungan atas segala peristiwa akan tetapi tidak mau menanggung resiko alias hipokrit.

Dunia politik merupakan wilayah abu-abu (grey area), sehingga sulit untuk menentukan seseorang secara tegas dalam posisi hitam ataukah putih atau baik dan buruk. Maka dari itu perlu adanya kejelian dan kematangan dalam menentukan pilihan dalam bentuk partisipasi politik. Sehingga mahasiswa tidak menjadikan dirinya sebagai orang yang memiliki sikap dan mental masa bodoh (indifferent) atau apolitis.  Hal tersebut  akan semakin memperparah keadaan, bahkan akan menghambat gelombang perubahan. Akan tetapi, yang harus dilakukan adalah proses penyesuaian (adjustment) secara terus menerus. Dan akhirnya seseorang akan dipredisposisikan pada suatu prinsip politik yang dikenal dengan who take give what, when and how (siapa dapat apa, kapan dan bagaimana).

Penulis adalah dosen Prodi Pendidikan IPS dan aktif pada Pusat Kajian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan UPI.