Category Archives: Politik

The Legitimacy of the Governed

The legitimacy in the modern state is clearly and firmly grounded in a concept of popular sovereignty. Sovereignty is most popular rather than democracy itself.  Democratic or undemocratic government, both of them claim legitimacy from the will of the people. This is the example of what the political will from the people in the revolutionary in France in 1797 have tree principal value there are: liberte, equalite, and fraternite. More similar value with the leaders of the Haitian revolution got the message of liberty and equality to the end of slavery and declared the independence from the colonial rule.

The universal dimension is represented. First, by the idea of the people as the original locus of sovereignty in the modern state, and second, by the idea of all humans as bearers of right. Freedom and equality is the basic rights in modern state. According to Etienne Balibar has describe of property and community. Property sought to resolve the contradiction between freedom and equality at the level of the individual in relation to other individuals. Community was where to contradiction were the contradictions were sought to be resolved at the level of whole fraternity.

In other opinion of the legacy of group rights established at the nation’s founding is documented in its historical context by examining the social and legal doctrines that developed through-out the 20th century. This legacy is the primary obstacle to full recognition of the rights of individuals today. Significant developments in constitutional doctrine can be traced to meaningful attempts to transform what should have rightfully begun as a contractual or employment relationship, rather than a property right at the nation’s founding, into a contractual or labor relation among equals. This  table got the information the lack of theory and practice:

Theory Practice
Bureaucracy Impersonal official procedure trum personal obligation Personal and informal personal obligations trump official procedures
Bureaucrats Implement laws and regulations Use laws and regulations as rent-seeking device
Law and policies Implemented and predictable Negotiated and unpredictable
Access to services Base on individual right Shaped by connections to social and political networks
accountability programmatic Clientelistic

According to the data in the table and description property and freedom. To reduce of the lack theory and practice, have several reasons either culture and administration. The firs is about culture, this is not the only about contradiction argument both of republican and libertarian but also is about how strong every government employment have strong integrity to conduct the constitution to protect the people right, which is work, education, and health. The second is about administration, how to minimize the pragmatic behavior by the steps of procedure to given the domino effects both of people and government.

Undemocratic government is really need how to implementation good governance. Meanwhile that concept of government including to definition and practice the clean government and good government. Clean government is limited number of corruption and transparency in the state employed, and good government is policy from government is accountable for the people.

 

References:

Ward Berenschot. 2017. Current issues on the citizenship in Indonesia. Modul.

Partha Schartterjee. The politics of the governed. New York. Columbia University Press.

Robin D. Barnes. 2008. The Nature and Scope of Individual Rights. Carolina Academic Press

LGBT DI ANTARA HAM vs HAMBa

LGBT merupakan fenomena yang nyata ada dalam lingkungan masyarat, baik ia sebagai individu, anggota dari keluarga, bagian masyarakat, dan sekaligus sebagai warga negara yang melekat dalam dirinya antara kewajiban dan hak. Setiap individu terjebak pada penuntutan hak, atas pelindungan diri dari klausal sila kedua dalam pancasila yakni “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dua konsep yang melekat dalam sila tersebut yang berkesinambungan. Pertama, kemanusiaan yang adil, yang memiliki makna negara dan perilaku warga negara menitik beratkan pada kebijakan dan perilaku yang adil tidak membeda-bedakan. Kedua, kemanusiaan yang beradab. Memiliki makna bahwa membangun perilaku sosial yang ada dalam ruang lingkup Indonesia harus memiliki derajat peradaban yang tinggi. LGBT memang memiliki hak untuk dilindungi oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab dari negara itu sendiri. Namun, terdapat pertanyaan yang mendasar mengenai peradaban apa yang akan dibangun dalam melindungi LGBT?. Maka hal tersebut akan terjawab jika menafsirkan pancasila disandingkan dengan sila yang lainnya.

Mengingatkan kembali atas prinsip dasar dalam memaknai pancasila, yakni setiap sila dalam pancasila memiliki tugas untuk memaknai dan dimaknai atas sila yang lainnya. Sehingga, tidak bisa dipisahkan, atau hanya mengambil sila ke dua saja dalam melindungi LGBT. LGBT harus dikupas secara keseluruhan dari semua sila terutama sila pertama.

Kenapa terdapat penekanan pada sila pertama? Hal ini didasarkan atas tata letak sila pertama, pada posisi di tengah-tengah dalam lambang negara garuda pancasila. Letak sila pertama terakait erat untuk menjiwai dan dijiwai bagi sila yang lainnya . Beda halnya, jika posisi lambang bintang yang mencerminkan sila pertama, berbeda halnya jika lambang bintang diletakkan pada posisi lambang rantai (sila kedua). Tafsir ideology akan menjadi berbeda, dan tidak terlalu kuat nilai ketuhanan mempengaruhi sila kemenausiaan.

Nilai ketuhanan tidak hanya dari sudut pandang letak sila pertama saja, melainkan juga diperkuat jika menarik garis dari letak setiap lambang yang mencerminkan sila kesatu, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Hasil dari garis tersebut akan membentuk arah garis kebalikan dari arah jarum jam. Hal itu bukanlah suatu kebetulan, akan tetapi Sulatan Hamid Al-Kadri sang perancang lambang negara meletakkan lambang dari setiap sila, terilhami oleh proses tawaf  ketika proses beribadah haji dan umrah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka kemanusiaan yang beradab harus berdasarkan konsepsi peradaban yang ada pada setiap ajaran agama, yang diakui di Indonesia. Tidak semata-mata hanya berbicara Hak Asasi Manusia (HAM) melainkan Hak Asasi Manusia Beragama (HAMBa).  Oleh karena itu, bagi orang yang memiliki ganguan seks dan psikologis atas kecenderugan LGBT harus memiliki beberapa pendekatan. Pertama, pengetahuan akan agama harus diperkuat. Sehingga lebih memaknai dan menjiwai agama tidak sekedar pengetahuan. Kedua, harus ada pelindungan dan pelayana dari kementrian sosial dalam melakukan terapi psikologis klinis. Ketiga, adanya intervensi bagi penderita LGBT dari lingkungan keluarga, bermain, pekerjaan, dan negara untuk mengembalikan pada fitrahnya sebagai laki-laki dan perempuan yang memiliki kewajiban dan hak sebagai warga Negara.