Category Archives: Politik

LGBT DI ANTARA HAM vs HAMBa

LGBT merupakan fenomena yang nyata ada dalam lingkungan masyarat, baik ia sebagai individu, anggota dari keluarga, bagian masyarakat, dan sekaligus sebagai warga negara yang melekat dalam dirinya antara kewajiban dan hak. Setiap individu terjebak pada penuntutan hak, atas pelindungan diri dari klausal sila kedua dalam pancasila yakni “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dua konsep yang melekat dalam sila tersebut yang berkesinambungan. Pertama, kemanusiaan yang adil, yang memiliki makna negara dan perilaku warga negara menitik beratkan pada kebijakan dan perilaku yang adil tidak membeda-bedakan. Kedua, kemanusiaan yang beradab. Memiliki makna bahwa membangun perilaku sosial yang ada dalam ruang lingkup Indonesia harus memiliki derajat peradaban yang tinggi. LGBT memang memiliki hak untuk dilindungi oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab dari negara itu sendiri. Namun, terdapat pertanyaan yang mendasar mengenai peradaban apa yang akan dibangun dalam melindungi LGBT?. Maka hal tersebut akan terjawab jika menafsirkan pancasila disandingkan dengan sila yang lainnya.

Mengingatkan kembali atas prinsip dasar dalam memaknai pancasila, yakni setiap sila dalam pancasila memiliki tugas untuk memaknai dan dimaknai atas sila yang lainnya. Sehingga, tidak bisa dipisahkan, atau hanya mengambil sila ke dua saja dalam melindungi LGBT. LGBT harus dikupas secara keseluruhan dari semua sila terutama sila pertama.

Kenapa terdapat penekanan pada sila pertama? Hal ini didasarkan atas tata letak sila pertama, pada posisi di tengah-tengah dalam lambang negara garuda pancasila. Letak sila pertama terakait erat untuk menjiwai dan dijiwai bagi sila yang lainnya . Beda halnya, jika posisi lambang bintang yang mencerminkan sila pertama, berbeda halnya jika lambang bintang diletakkan pada posisi lambang rantai (sila kedua). Tafsir ideology akan menjadi berbeda, dan tidak terlalu kuat nilai ketuhanan mempengaruhi sila kemenausiaan.

Nilai ketuhanan tidak hanya dari sudut pandang letak sila pertama saja, melainkan juga diperkuat jika menarik garis dari letak setiap lambang yang mencerminkan sila kesatu, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Hasil dari garis tersebut akan membentuk arah garis kebalikan dari arah jarum jam. Hal itu bukanlah suatu kebetulan, akan tetapi Sulatan Hamid Al-Kadri sang perancang lambang negara meletakkan lambang dari setiap sila, terilhami oleh proses tawaf  ketika proses beribadah haji dan umrah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka kemanusiaan yang beradab harus berdasarkan konsepsi peradaban yang ada pada setiap ajaran agama, yang diakui di Indonesia. Tidak semata-mata hanya berbicara Hak Asasi Manusia (HAM) melainkan Hak Asasi Manusia Beragama (HAMBa).  Oleh karena itu, bagi orang yang memiliki ganguan seks dan psikologis atas kecenderugan LGBT harus memiliki beberapa pendekatan. Pertama, pengetahuan akan agama harus diperkuat. Sehingga lebih memaknai dan menjiwai agama tidak sekedar pengetahuan. Kedua, harus ada pelindungan dan pelayana dari kementrian sosial dalam melakukan terapi psikologis klinis. Ketiga, adanya intervensi bagi penderita LGBT dari lingkungan keluarga, bermain, pekerjaan, dan negara untuk mengembalikan pada fitrahnya sebagai laki-laki dan perempuan yang memiliki kewajiban dan hak sebagai warga Negara.

Menyoal Hak Politik Ganda Pemilihan Ketua Departemen

Akhir-akhir pekan kemaren, UPI disibukkan dengan berbagai pemilihan ketua departemen dilingkungan kampus. Proses pemilihan tersebut telah selesai secara administratif dengan terpilihnya berbagai ketua departemen. Akan tetapi secara substantif, meninggalkan kegalauan akademik tersendiri bagi penulis. Hal ini berdasarkan pada pijakan teori antara hak politik aktif dan pasif, dengan kata lain di pilih dan memilih. Hak pilih aktif ialah bagi mereka yang mencalonkan ketu departemen, sedangkan hak pilih pasih ialah mereka yang memilih para calon ketua depertemen menjadi ketua departemen.

Persoalan hak pilih aktif dan pasif tidak akan muncul manakala setiap orang hanya menggunakan hak nya hanya satu kali. Akan tetapi kondisi saat sekarang ini, berbeda dengan masa lalu. Karena bermunculan dosen yang memiliki dua rumah. Satu status sebagai dosen di departemen asalnya (departemen yang lama), atau dikenal dengan istilah home base. Kedua, dosen yang diperbantukan pada prodi yang baru atau dosen esbed. Dosen yang memiliki dua status ini, menggunakan hak pilih dan hak dipilihnya secara ganda. Ia bisa mencalonkan diri sebagai ketua departemen, sekaligus dapat menggunakan hak pilihnya di dua departemen. Sementara dosen yang tidak diperbantukan di departemen yang lain tidak memiliki hak politik ganda.

Fenomena diatas sama halnya dengan proses pemilihan kepada daerah langsung (PILKADAL), yang mana seorang warga negara memiliki kepemilikan KTP ganda. Sehingga dapat memilih dan dipilih sebagai kepala daerah di dua daerah yang berbeda. Padahal mereka masih satu kesatuan hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kareana hal tersebut mencederai proses substansi berdemokrasi.

Berdasarkan pertimbangan diatas sebaiknya biro hukum UPI tidak hanya mengeluarkan edaran mengenai syarat calon ketua departemen dan sekertaris departemen. Akan tetapi mengatur pula hak pilih bagi para dosen. Apakah hak pilih dan dipilih itu hanya dimiliki pada departemen asal ataukah pada departemen yang diperbantukan. Sehingga dikemudian hari, setiap dosen hanya menggunakan satu kali hak politik. Karena proses yang baik akan menhasilkan pemimpin yang baik, dan menjadikan kekuasaan itu sebagai sarana perbaikan pelayanan. Aamiin YRA.

Tulisan ini hanya sekedar sumbang saran, dari goresan tinta yang sederhana.

Sumber gambar: www.pemiluindonesia.com (12/7/2015)