Category Archives: Politik

Menyoal Hak Politik Ganda Pemilihan Ketua Departemen

Akhir-akhir pekan kemaren, UPI disibukkan dengan berbagai pemilihan ketua departemen dilingkungan kampus. Proses pemilihan tersebut telah selesai secara administratif dengan terpilihnya berbagai ketua departemen. Akan tetapi secara substantif, meninggalkan kegalauan akademik tersendiri bagi penulis. Hal ini berdasarkan pada pijakan teori antara hak politik aktif dan pasif, dengan kata lain di pilih dan memilih. Hak pilih aktif ialah bagi mereka yang mencalonkan ketu departemen, sedangkan hak pilih pasih ialah mereka yang memilih para calon ketua depertemen menjadi ketua departemen.

Persoalan hak pilih aktif dan pasif tidak akan muncul manakala setiap orang hanya menggunakan hak nya hanya satu kali. Akan tetapi kondisi saat sekarang ini, berbeda dengan masa lalu. Karena bermunculan dosen yang memiliki dua rumah. Satu status sebagai dosen di departemen asalnya (departemen yang lama), atau dikenal dengan istilah home base. Kedua, dosen yang diperbantukan pada prodi yang baru atau dosen esbed. Dosen yang memiliki dua status ini, menggunakan hak pilih dan hak dipilihnya secara ganda. Ia bisa mencalonkan diri sebagai ketua departemen, sekaligus dapat menggunakan hak pilihnya di dua departemen. Sementara dosen yang tidak diperbantukan di departemen yang lain tidak memiliki hak politik ganda.

Fenomena diatas sama halnya dengan proses pemilihan kepada daerah langsung (PILKADAL), yang mana seorang warga negara memiliki kepemilikan KTP ganda. Sehingga dapat memilih dan dipilih sebagai kepala daerah di dua daerah yang berbeda. Padahal mereka masih satu kesatuan hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kareana hal tersebut mencederai proses substansi berdemokrasi.

Berdasarkan pertimbangan diatas sebaiknya biro hukum UPI tidak hanya mengeluarkan edaran mengenai syarat calon ketua departemen dan sekertaris departemen. Akan tetapi mengatur pula hak pilih bagi para dosen. Apakah hak pilih dan dipilih itu hanya dimiliki pada departemen asal ataukah pada departemen yang diperbantukan. Sehingga dikemudian hari, setiap dosen hanya menggunakan satu kali hak politik. Karena proses yang baik akan menhasilkan pemimpin yang baik, dan menjadikan kekuasaan itu sebagai sarana perbaikan pelayanan. Aamiin YRA.

Tulisan ini hanya sekedar sumbang saran, dari goresan tinta yang sederhana.

Sumber gambar: www.pemiluindonesia.com (12/7/2015)

Mengakhiri Parasit Politik 2014

Awal tahun 2015 tidak hanya berganti tahun secara mekanis, melainkan mengakhiri tahun politik di 2014. Pada tahun politik tersebut, begitu sengit proses merebut dan mempertahankan kekuasaan negara. Baik melalui proses yang sah dengan cara mengikuti pemilu, mau pun dengan cara usaha melakukan kebijakan antar lembaga negara. Menelaah proses pegantian kekuasaan, terdapat catatan yang harus menjadi bahan kajian perilaku politik secara sistematis, terkait mengenai perilaku parasit politik baik dalam perilaku elit lokal maupaun nasional. Karena pada hakekatnya, berbicara politik sebagai suatu keutuhan sistem tidaklah pas kalau tidak dibandingkan dengan budaya politik yang berlangsung.

Pertama, parasit internal merupakan perilaku yang tidak mengutungkan bagi organisasi partai politik. Seperti halnya masih terdapat indikasi no urut calon legislatif diharuskan untuk memberikan sejumlah donasi uang kepada partai pengusung. Keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen, masih terlihat alakadarnya supaya terpenuhi syarat administratif. Rekruitment kader politik masih berorientasi pada kemampuan ekonomi, ketimbang keterampilan politik yang dimiliki oleh setiap kader atau kontribusi kader partai guna menyukseskan program partai politik yang telah dilaksanakan.

Kedua, Parasit eksternal. Kondisi yang datang dari luar partai politik, agar dapat mempengaruhi partai tersebut. Baik itu dengan cara melakukan iming-iming kekuasaan dalam bentuk jabatan atau kekuasaan. Sehingga berdampak pada orientasi politik transaksional dibandingkan orientasi loyalitas dan keutuhan partai politik.  Walau pun pada akhirnya berujung pada islah partai politik. Kondisi ini menjadikan corak idiologi partai menjadi nampak samar-samar warnanya tidak lagi tegas.

Ketiga, Parasit komunal. Merupakan perilaku politik yang kurang baik dan datang dari sekelompok orang atau organisasi. Sudah menjadi rahasis umum, terjadi penghitungan suara versi quik count yang berbeda-beda. Sehingga menimbulkan tafsir politik yang dapat merugikan kedua belah pihak. Hal lain, dukungan partai politik lebih berorientasi dukungan kepada kandidat calon presiden dan wakil presiden berdasarkan peluang menang atau kalah. Jauh pada orientasi kesamaan visi atau misi dari masing-masing calon penguasa nomer pertama di republik ini. Disisi lain proses penghitungan real count yang dilakukan oleh KPU berlangsung cukup lama. Sehingga terdapat kecurigaan perubahan jumlah suara hasil penghitungan di TPS dengan penghitungan final di KPU pusat.

Keempat, parasit personal atau dalam poltik dikenal dengan isteilah Shadow state, yang mana orang yang bukan bagian dari lembaga negara dan  melemahkan fungsi-fungsi kelembagaan. Terdapatnya pelaku politik, pengamat politik, dan pengusaha yang bermain dalam kancah perebutan kekuasaan dalam memiliki orientasi pragmatis hanya kepentingan dirinya dan yang lebih berdampak negatif manakala menjadikan lembaga negara sebagai ajang memperkaya diri sendiri bukan kepentingan masyarakat. Hal yang lebih menarik, terdapatnya konsultan-konsultan politik yang menjanjikan kemenangan kursi di legislatif. Akan tetapi pada akhirnya kedudukan legislatif tidak di dapat, uang pun melayang.

Kelima, parasit antar negara. Tidak menutup kemungkinan berbagai negara maju bekepentingan atas hasil pemilu yang dilaksanakan di Indonesia. Hal tersebut memiliki interkorelasi kerjasama antar negara baik dalam bidak ekonomi, teknologi, maupun diplomasi. Tahun 2015 merupakan berlakunya masyarakat ekonomi asia. Diminasi dan mendominasi pasar akan bersaing dengan ketat pada tahun ini. Jika terjadi parasit antar negara, maka kecenderungan yang akan terjadi ialah akan munculnya suatu negara atau beberapa negara yang mendominasi ekonomi pasar di Indonesia. Hal tersebut jelas akan memperlemah nilai tukar rupiah terhada dolar. Karena kendali kedaulatan ekonomi tidak lagi dimiliki oleh si pemiliknya wilayah kedaulatannya, melainkan oleh negara lain.

Berbagai fenomena parasit politik tersebut jelas akan menghabat proses akselerasi kemajuan dalam bidang politik baik secara struktural maupun kultural. Oleh sebab itu, perlu adanya usaha sadar dan program yang sistematis utuk mengurangi gejala yang kurang baik tersebut. Pertama, partai politik harus melakukan perubahan rekruitment kader partai berdasarkan kemampuan personal yang dapat berkontribusi nyata baik secara keterampilan maupun materi yang akan berdampak orang masuk kedalam organisasi partai politik bukan lagi mencari penghidupan akan tetapi menghidupkan lembaga partai politik itu sendiri. Kedua, pendekatan secara sistem yang lebih bisa menjawab kemajuan jaman. Mewujudkan pemilu yang murah, transparan dan akuntabel yang dapat meminimalisir konflik pemilu. Ketiga, membangun kemandirian ekonomi dan teknologi agar tidak mudah ketergantungan atas teknologi negara lain yang berdampak pada reorientasi dari negara yang menjadi objek pasar kepada negara yang mampu mengendalikan pasar. Ketiga, ruh dari politik bukanlah uang atau kekuasaan melainkan kesejahteraan rakyat yang dibalut dengan rasa kemanusiaan berdasarkan nilai agama.Wallohualam bissawab.

Dimuat diharian umum Pikiran Rakyat, kolom Politik Analisis. 17 Rabiul Awal 1436 H.