Category Archives: Politik

Mengakhiri Parasit Politik 2014

Awal tahun 2015 tidak hanya berganti tahun secara mekanis, melainkan mengakhiri tahun politik di 2014. Pada tahun politik tersebut, begitu sengit proses merebut dan mempertahankan kekuasaan negara. Baik melalui proses yang sah dengan cara mengikuti pemilu, mau pun dengan cara usaha melakukan kebijakan antar lembaga negara. Menelaah proses pegantian kekuasaan, terdapat catatan yang harus menjadi bahan kajian perilaku politik secara sistematis, terkait mengenai perilaku parasit politik baik dalam perilaku elit lokal maupaun nasional. Karena pada hakekatnya, berbicara politik sebagai suatu keutuhan sistem tidaklah pas kalau tidak dibandingkan dengan budaya politik yang berlangsung.

Pertama, parasit internal merupakan perilaku yang tidak mengutungkan bagi organisasi partai politik. Seperti halnya masih terdapat indikasi no urut calon legislatif diharuskan untuk memberikan sejumlah donasi uang kepada partai pengusung. Keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen, masih terlihat alakadarnya supaya terpenuhi syarat administratif. Rekruitment kader politik masih berorientasi pada kemampuan ekonomi, ketimbang keterampilan politik yang dimiliki oleh setiap kader atau kontribusi kader partai guna menyukseskan program partai politik yang telah dilaksanakan.

Kedua, Parasit eksternal. Kondisi yang datang dari luar partai politik, agar dapat mempengaruhi partai tersebut. Baik itu dengan cara melakukan iming-iming kekuasaan dalam bentuk jabatan atau kekuasaan. Sehingga berdampak pada orientasi politik transaksional dibandingkan orientasi loyalitas dan keutuhan partai politik.  Walau pun pada akhirnya berujung pada islah partai politik. Kondisi ini menjadikan corak idiologi partai menjadi nampak samar-samar warnanya tidak lagi tegas.

Ketiga, Parasit komunal. Merupakan perilaku politik yang kurang baik dan datang dari sekelompok orang atau organisasi. Sudah menjadi rahasis umum, terjadi penghitungan suara versi quik count yang berbeda-beda. Sehingga menimbulkan tafsir politik yang dapat merugikan kedua belah pihak. Hal lain, dukungan partai politik lebih berorientasi dukungan kepada kandidat calon presiden dan wakil presiden berdasarkan peluang menang atau kalah. Jauh pada orientasi kesamaan visi atau misi dari masing-masing calon penguasa nomer pertama di republik ini. Disisi lain proses penghitungan real count yang dilakukan oleh KPU berlangsung cukup lama. Sehingga terdapat kecurigaan perubahan jumlah suara hasil penghitungan di TPS dengan penghitungan final di KPU pusat.

Keempat, parasit personal atau dalam poltik dikenal dengan isteilah Shadow state, yang mana orang yang bukan bagian dari lembaga negara dan  melemahkan fungsi-fungsi kelembagaan. Terdapatnya pelaku politik, pengamat politik, dan pengusaha yang bermain dalam kancah perebutan kekuasaan dalam memiliki orientasi pragmatis hanya kepentingan dirinya dan yang lebih berdampak negatif manakala menjadikan lembaga negara sebagai ajang memperkaya diri sendiri bukan kepentingan masyarakat. Hal yang lebih menarik, terdapatnya konsultan-konsultan politik yang menjanjikan kemenangan kursi di legislatif. Akan tetapi pada akhirnya kedudukan legislatif tidak di dapat, uang pun melayang.

Kelima, parasit antar negara. Tidak menutup kemungkinan berbagai negara maju bekepentingan atas hasil pemilu yang dilaksanakan di Indonesia. Hal tersebut memiliki interkorelasi kerjasama antar negara baik dalam bidak ekonomi, teknologi, maupun diplomasi. Tahun 2015 merupakan berlakunya masyarakat ekonomi asia. Diminasi dan mendominasi pasar akan bersaing dengan ketat pada tahun ini. Jika terjadi parasit antar negara, maka kecenderungan yang akan terjadi ialah akan munculnya suatu negara atau beberapa negara yang mendominasi ekonomi pasar di Indonesia. Hal tersebut jelas akan memperlemah nilai tukar rupiah terhada dolar. Karena kendali kedaulatan ekonomi tidak lagi dimiliki oleh si pemiliknya wilayah kedaulatannya, melainkan oleh negara lain.

Berbagai fenomena parasit politik tersebut jelas akan menghabat proses akselerasi kemajuan dalam bidang politik baik secara struktural maupun kultural. Oleh sebab itu, perlu adanya usaha sadar dan program yang sistematis utuk mengurangi gejala yang kurang baik tersebut. Pertama, partai politik harus melakukan perubahan rekruitment kader partai berdasarkan kemampuan personal yang dapat berkontribusi nyata baik secara keterampilan maupun materi yang akan berdampak orang masuk kedalam organisasi partai politik bukan lagi mencari penghidupan akan tetapi menghidupkan lembaga partai politik itu sendiri. Kedua, pendekatan secara sistem yang lebih bisa menjawab kemajuan jaman. Mewujudkan pemilu yang murah, transparan dan akuntabel yang dapat meminimalisir konflik pemilu. Ketiga, membangun kemandirian ekonomi dan teknologi agar tidak mudah ketergantungan atas teknologi negara lain yang berdampak pada reorientasi dari negara yang menjadi objek pasar kepada negara yang mampu mengendalikan pasar. Ketiga, ruh dari politik bukanlah uang atau kekuasaan melainkan kesejahteraan rakyat yang dibalut dengan rasa kemanusiaan berdasarkan nilai agama.Wallohualam bissawab.

Dimuat diharian umum Pikiran Rakyat, kolom Politik Analisis. 17 Rabiul Awal 1436 H.

Politik Pendidikan Masih Jadi Bahan “Mainan”

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kemajuan suatu bangsa lebih di dominasi oleh kualitas suatu pendidikan yang berada di negara itu sendiri. Sering kali ilustrasi yang pas datang dari negara Tirai Bambu, yang mana pasca di Bom Atom Kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Kaisar Hirohito setelah bangun dari siumannya menanyakan jumlah guru yang tersisa, dan tidak menanyakan naskah kurikulum yang masih bisa di baca. Padahal blue print pembangunan Indonesia sudah menjadi komitmen bersama pada tahun 2045 menjadikan bangsa Indonesia sebagai generasi emas. Akan tetapi agenda tersebut bagaikan perahu yang memiliki layar tak berkembang, karena setiap berganti  Nahkoda kapal sering kali bermain untuk mengganti warna layar tersebut. Itulah kondisi kurikulum pendidikan di Indonesia yang menjadi bahan diskusi utama dalam dunia pendidikan. Pada sisi lain, guru yang menjadi tulang punggung pendidikan hanya pasrah dan menerima akan berbagai kebijakan itu sendiri.

Kebijakan pelaksanaan kurikulum sekarang ini menjadi setengah hati. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa pilihan dalam melaksanakan kurikulum, antara lain: pertama, sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 baru satu semester kembali ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kedua, sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum 2013 selama tiga semester, tetap menggunakan kurikulum 2013. Ketiga, sekolah yang baru melaksanakan kurikulum 2013 baru satu semester dan ingin menggunakan kurikulum 2013 harus mendapatkan persetujuan dinas. Kondisi seperti tersebut akan mengakibatkan dua produk pedidikan yang sangat jauh berbeda.

Kurikulum Tingkat satuan pendidikan dalam proses pembelajarannya tidak menekankan pada aspek pembelajaran konstruktifisme, sehingga guru masih mendominasi dalam proses pembelajara. Kemudian Jumlah mata pelajaran dalam KTSP relatif lebih banyak di bandingkan Kurikulum 2013. Buku dalam KTSP banyak yang harus di beli oleh siswa, sehingga mengakibatkan dampak materiil bagi orang tua murid.

Keunggulan dari kurikulum 2013 kurang lebih: mata pelajaran terintegrasi tidak seperti halnya KTSP, Buku di cetak oleh pemerintah dan bahkan terdapat tipe e-book sehingga yang dapat meminimalisir bisnis buku di persekolahan, pendekatan scientific approach yang mana menuntut siswa untuk dapat mengelaborasikan antara teori yang dipelajari dengan fenomena sosial dan alam yang terjadi di sekitar peserta didik, dan proses pembelajaran lebih menitik beratkan pada siswa dengan proses pembelajaran konstruktifisme. Namun hal yang memberatkan bagi para pendidik ialah mengenai proses penilaian, setiap menilai peserta didik membutuhkan waktu yang cukup lama. sehingga perubahan yang terjadi pada kurikulum 2013 bukanlah perubahan secara keseluruhan kan tetapi perubahan pada aspek penilaian saja.

Masih teringat dalam salah satu pidato yang dilontarkan oleh Pak Anis Baswedan bahwa pembangunan Indonesia bukanlah di titik beratkan pada pembangunan yang sifatnya pada sumber daya alam (emas, batu bara, minyak, gas bumi dll), melainkan harus menitik beratkan pada pembangunan manusia Indonesia. Pidato tesebut kalau kita sandingkan dengan pasang surut kurikulum di Indonesia bukanlah pembangunan manusia Indonesia lebih berfokus pada benda mati (kurikulum itu sendiri), sementara benda hidupnya ialah kualitas guru itu sendiri yang lebih menentukan baik dan buruknya proses pendidikan yang berada pada lingkup kelas masing-masing.

Oleh karena itu marilah merubah paradigma pendidikan seperti halnya yang dilontarkan oleh kementrian pendidikan dasar dan menengah. Agar lebih memfokuskan pada kualitas tenaga kependidikan bukan bermain pada perubahan kurikulum yang tidak sedikit dapat menyedot anggaran negara triliunan rupiah. “Apapun kurikulumnya yang penting kualitas gurunya”, selogan tersebut sangatlah relevan dengan kondisi pendidikan dewasa ini. Karena, sebagus apa pun kurikulum yang dibuat oleh kementrian, toh pada ujungnya ada di tangan guru itu sendiri. Baik diimplementasikan atau tidak dalam proses pembelajaran. Begitu pun sejelek apa pun kurikulum itu dibuat, kalau kualitas guru nya terjamin maka proses pembelajaran dikelas akan jauh berkualitas.

Sehingga profesi keguruan di Indonesia menjadi profesi yang nomer satu. Karena bertugas untuk mengolah manusia agar lebih manusiawi, bukan mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Menyelematkan kualitas guru profesional satu orang saja, sama dengan menyelamatkan 24 jam pembelajaran, sama artinya menyelamatkan menyelematkan 12 kelas, dan kalau satu kelas berjumlah 40 orang perserta didik. Maka, pemerintah sudah menyelamatkan kualitas generasi muda sebanyak 480 orang. Hal itu sejalan dengan visi Indonesia emas 2045.